Obyek Wisata Lombongo jadi Prioritas 2009

Bidang pariwisata merupakan salah satu program unggulan Pemkab Bone Bolango. Tidak heran, untuk menggairahkan lagi Obyek Wisata Lombongo yang merupakan primadona wisata daerah ini, tahun 2009 akan menjadi program prioritas. Menurut Kepala Pariwisata Kabupaten Bone Bolango Djamaludin Wartabone MMPub, pihaknya menaruh perhatian besar terhadap keberadaan obyek wisata di daerah ini, termasuk obyek wisata Lombongo.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bone Bolango Djamaludin Wartabone MMPub mengatakan, perhatian dan pembenahan di obyek wisata Lombongo juga terkait dengan upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata. “Jadi prioritas di tahun 2009, pembenahan dan pengembangan obyek wisata Lombongo,” ujarnya.

Pembenahan dan pengembangan obyek wisata Lombongo yang diprioritaskan tahun 2009, lanjut Djamal, bukan berarti menganaktirikan obyek wisata lainnya. Tapi pihaknya melihat keadaan obyek wisata pasca bencana banjir bandang yang terjadi beberapa waktu silam penataannya masih semeraut. Sehingga perlu dibenahi, diantaranya kolam renang anak-anak dan kolam sepeda air.

Lanjut Djamal, pihaknya dalam hal ini Dispar Kabupaten Bone Bolango sangat memaklumi mengapa anggaran ini hanya bisa untuk obyek wisata Lombongo, ini dikarenakan PAD untuk daerah ini agak sedikit menurun. Sehingganya dana yang ada sebahagian besar disedot untuk program kesejahteraan rakyat dan kesehatan masyarakat diantaranya pemberian subsidi Raskin dan Kartu Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), pengadan katinting Rumah Tangga Perikanan (RTP) di wilayah Bone Pesisir dan pengadaan 1000 ekor sapi untuk masyarakat petani peternak. “Olehnya itu, nantinya untuk tahun 2010 pihaknya akan mengusahakan ada pemeretaan seluruh obyek wisata di daerah ini, terutama obyek wisata yang ada di Bone Pesisir,” tukasnya. gpinfo

GEMPA BUMI TEKTONIK DI KAB. KEP. TALAUD, KAB. SANGIHE, DAN KOTA MANADO PROV. SULUT

Pada tanggal 12 Februari 2009 pukul 00.34 WIB telah terjadi gempa bumi tektonik berkekuatan 7,4 SR.  Pusat gempa pada 3,85 LU – 126,67 BT dengan kedalaman 10 km dan berada di 112 km Tenggara Melonguane Provinsi Sulawesi Utara.  Gempa dirasakan di Kabupaten Kepulauan Talaud (IV–VI MMI), Kabupaten Sangihe (IV-V MMI) dan Kota Manado (III-IV MMI).

Setelah gempa pertama hingga saat ini terjadi 20 kali gempa susulan dengan kekuatan gempa berkisar antara 5,0 hingga 5,8 SR.  Gempa susulan tersebut terutama dirasakan di Kabupaten Kepulauan Talaud dengan kekuatan II-IV MMI.

Kejadian tersebut menyebabkan sebanyak 32 rumah di Kab. Kep. Talaud rusak (75% di antaranya berlokasi di Kec. Kabaruan).

Korban luka berat sebanyak 9 orang dan korban luka ringan sebanyak 22 orang di Kabupaten Kepulauan Talaud. Adapun  sarana kesehatan yang rusak yaitu 3 unit Puskesmas rusak ringan (Puskesmas Beo, Puskesmas Kabaruan dan Puskesmas Damao) dan 1 unit RS rusak ringan (koridor salah satu polikliniknya ambruk dan dindingnya retak-retak). Tidak ada korban meninggal dunia dalam kejadian ini.

Jajaran kesehatan setempat telah mengevakuasi korban, memberikan pelayanan kesehatan di Pos Kesehatan, Puskesmas dan Rumah Sakit, dan melakukan pemantauan di lokasi bencana.

Saat ini permasalahan kesehatan masih dapat diatasi oleh jajaran kesehatan setempat dan pemantauan tetap dilakukan oleh Dinkes Kabupaten Kepulauan Talaud, Dinkes Kabupaten Sangihe,  Dinkes Kota Manado, PPK Regional Sulawesi Utara dan Pusat Penanggulangan Krisis Depkes.

Pengumuman Sosialisasi Program Jamkesmas

Sehubungan dengan diadakannya sosialisasi program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) kepada masyarakat, dengan ini Departemen Kesehatan mengundang Ormas/LSM serta organisasi lain yang berpengalaman dalam bidang kesehatan untuk bermitra.

klik disini : Pengumumam Sosialisasi JAMKESMAS

Dari Rakor Jamkesmas Prov. Gorontalo

Layanan kesehatan gratis bagi warga miskin melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat ( Jamkesmas ) telah diberlakukan di Provinsi Gorontalo sejak pertengahan 2008 lalu. Akan tetapi sampai saat ini masih cukup banyak warga miskin yang menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu ( SKTM ).

Kondisi itu menjadi salah satu kendala yang dialami pihak Rumah Sakit dalam mengajukan klaim pembiayaan atas pengobatan warga miskin. Sebab, klaim pembiayaan hanya dibayarkan bagi warga miskin yang memegang kartu Jamkesmas.

Banyaknya warga miskin yangmenggunakan SKTM ini terungkap dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) program Jamkesmas 2008 oleh Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, yang diikuti seluruh Dinas Kesehatan dan rumah sakit kabupaten / kota se Provinsi Gorontalo.

Persoalan lain yang dihadapi, yakni ketersediaan tenaga verifikator, menyusul sejumlah tenaga verifakator saat ini telah berstatus CPNS. Terkait berbagai persoalan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dr. Suhardi M Nur, MM menjelaskan, untuk pasien yang menggunakan SKTM maka kebijakannya diserahkan kepada pemerintah kabupaten / kota. Sehingga pembiayaan terhadap warga miskin yang menggunakan SKTM ini perlu diangggarkan oleh kabupaten / kota. “Jadi tolong dianggarkan. Untuk Kabupaten Bone Bolango sudah bagus, dimana pasien diluar Jamkesmas ditanggung melalui Jamkesda. Demikian pula kabupaten lain sudah ada yang menganggarkan.

Menyangkut tenaga verifikator, dr. Suhardi mengatakan, untuk ketersediaannya direkrut oleh kabupaten / kota kemudian diajukan ke Pemprov dan selanjutnya Pemprov mengeluarkan SK penangkatan. “tenaga verifikator harus independen yang direkrut oleh Dinas Kesehatan kabupaten / kota. Dimana tenaga verifikator ini bertugas untuk verifikasi pelayanan, keuangan dan administrasi.

Dinas Kesehatan Provinsi akan berupaya disamping rumah sakit umum daerah, rumah sakit swasta utamanya RS Islam Gorontalo bisa mengcover pelayanan Jamkesmas. “Untuk penambahan qouta Jamkesmas masih ditunggu informasi dari pusat apakah akan dilakukan pendataan kembali. Yang jelas untuk kelanjutan program tersebut di tahun 2009 ini masih mengacu pada data 2008.

SPM Bidang Kesehatan di Kab/Kota

Permenkes 741 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten dan Kota menjadi acuan pelaksanaan program dan target capaian untuk mencapai Indonesia Sehat 2010. Selanjutnya dapat di klik di bawah ini :

Permenkes 741 Tentang SPM Bidang Kesehatan di Kab/Kota

Menkes Resmikan Program Jamsoskes Bagi Seluruh Penduduk

Selasa 27 Januari 2009, Menteri Kesehatan Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K) meresmikan program Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes) bagi seluruh penduduk di Prov. Sumsel. Peresmian ditandai penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) antara Menkes dengan Gubernur Sumsel H. Alex Noerdin bertempat di Kolong Jembatan Ampera Palembang. Program Jamsoskes adalah program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi seluruh masyarakat Sumatera Selatan. Melalui program ini seluruh masyarakat Sumsel dijamin kesehatannya melalui berbagai program jaminan kesehatan seperti Askes untuk PNS, Jamsostek untuk pegawai swasta, Asabri untuk TNI/Polri, Jamkesmas untuk masyarakat miskin dan tidak mampu (sesuai kuota nasional ) dan Jamsoskes untuk masyarakat lainnya. Dalam sambutannya, Menkes menyatakan upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat tidak mungkin mencapai hasil yang maksimal tanpa dukungan dan kontribusi Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat, baru mampu membiayai 76,4 juta rakyat miskin dan tidak mampu di seluruh Indonesia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, baik Puskesmas maupun di Rumah Sakit. Menkes mengharapkan, mulai hari ini tidak ada lagi pasien yang ditolak rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya karena tidak mempunyai biaya. Kalau kemarin, saya masih mendengar adanya penolakan pasien seperti yang disiarkan salah satu TV Swasta, mulai hari ini hal itu tidak terdengar lagi, khususnya di wilayah Provinsi Sumsel, ujar Dr. Siti Fadilah Supari Sementara itu Gubernur Sumsel, H. Alex Noerdin menyatakan, derajat kesehatan masyarakat di Prov. Sumsel masih rendah terutama pada masyarakat miskin. Hal ini dikarenakan sulitnya akses terhadap pelayanan kesehatan, karena biayaannya harus ditanggung sendiri (out of pocket) dalam sistem tunai (fee for service). ”Dengan peluncuran program Jamsoskes Semesta ini, Pemprov. Sumsel telah menunaikan janji berobat gratis untuk rakyat Sumatera Selatan. Dengan jaminan berobat gratis diharapkan seluruh warga Sumatera Selatan bisa lebih tenang bekerja dan dapat mengalokasikan belanjanya untuk kebutuhan lain yang lebih produktif”, ujar Alex Noerdin. Menurut H. Alex Noerdin, dari 7.121.799 jiwa jumlah penduduk Sumatera Selatan, yang telah memiliki jaminan kesehatan, adalah peserta Askes PNS sebanyak 449.672 jiwa, peserta Jamsostek sebanyak 59.773 jiwa, peserta TNI/Polri sebanyak 65.576 jiwa, peserta jaminan kesehatan lainnya sebanyak 51.353 jiwa dan peserta jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) sebanyak 2.793.713 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang belum memiliki jaminan kesehatan berjumlah sekitar 4 juta jiwa, jaminan kesehatannya dianggarkan dari Pemprov Sumsel sebesar 240 miliar rupiah, ditambah anggaran dari Kabupaten/Kota sebesar 81 miliar rupiah, ujar Alex Noerdin. Pelaksanaan Jamsoskes Sumsel ini diadopsi dari Jamkesmas Depkes dan MUBA Semesta Kab. Musi Banyu Asin (MUBA). Perbedaan terletak pada pengelolaan dananya. Dana Jamkesmas, didistribusikan langsung ke pemberi pelayanan kesehatan (PPK), yaitu Puskesmas dan Rumah Sakit, sedangkan program Jamsoskes Sumsel dana didistribusikan ke Tim Pengelola Jamsoskes tingkat Kabupaten/Kota dan selanjutnya PPK mengajukan klaim ke tim pengelola tersebut, ungkap Alex Noerdin. Berita ini disiarkan oleh pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jendral Departemen Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Telepon/Fax: 021- 52907416-19, 5223002 atau e-mail puskom.depkes@gmail .com.

Anggaran Jamkesmas 2009 Diusulkan Naik Jadi Rp17 Triliun

SURABAYA, RABU – Departemen Kesehatan (Depkes) berencana mengusulkan anggaran penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) tahun 2009 naik menjadi Rp17 triliun, jauh lebih banyak daripada anggaran tahun 2008 yang telah disetujui sebanyak Rp4,6 triliun.
Program pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin Jamkesmas menggantikan nama program sebelumnya yakni Asuransi Kesehatan untuk Masyarakat Miskin (Askeskin).

“Kami berencana mengajukan anggaran Rp17 triliun untuk tahun 2009. Kalau usulan kami ini dikabulkan, maka masyarakat miskin yang berobat di semua rumah sakit kelas tiga akan dibebaskan dari biaya alias gratis,” kata Direktur Jendral Bina Pelayanan Medik, Farid Husein, di sela-sela Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas), di Surabaya, Rabu.

Lebih lanjut Farid menjelaskan bahwa dana Jamkesmas tersebut akan disalurkan langsung kepada Puskesmas dan rumah sakit yang menangani masyarakat miskin di Indonesia yang jumlahnya diperkirakan mencapai 72 juta orang.

Premi untuk tiap warga berkategori miskin ini adalah Rp6.000 per orang per tahun, kata dia menjelaskan.

Menurut dia, saat ini program Jamkesmas yang diberlakukan sejak tahun 2008 telah berjalan sesuai rencana dan tujuan awal.

“Hanya saja kendala kini terletak di Pemerintah Daerah (Pemda) yang belum menunjukkan data yang sinkron,” kata dia.

Hal senada disampaikan oleh Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari kemarin (21/10) saat pembukaan Rakerkesnas, “Banyak juga lho bupati dan gubernur yang protes kenapa jumlah rakyat miskin di daerah mereka banyak, padahal menurut mereka jumlah rakyat miskin tidak sebanyak data Depkes.”

Program Jamkesmas ini merupakan upaya pemerintah memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu, pembiayaan ini meliputi perawatan di Puskesmas atau rumah sakit, dan obat-obatan.

Dinkes Bonbol Adakan Sosialisasi Software SP2TP Tingkat Puskesmas Se-Kabupaten Bone Bolango

Dinkes-Bonbol : Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango untuk menambah penguasaan software bagi petugas kesehatan maka Dinkes Bonbol mengadakan Sosialisasi Software SP2TP tingkat Puskesmas Se-Kabupaten Bon Bolango. Sosialisasi ini diadakan di Aula Kantor Camat Kabila pada tanggal 14 s.d. 16 Juli 2008. Peserta sosialisasi ini seluruhnya berjumlah 66 orang yang terdiri dari 54 orang dari Puskesmas dan 12 orang dari Dinas Kesehatan.

Pencatatan dan pelaporan adalah indikator keberhasilan suatu kegiatan. Tanpa ada pencatatan dan pelaporan, kegiatan atau program apapun yang dilaksanakan tidak akan terlihat wujudnya. Output dari pencatatan dan pelaporan ini adalah sebuah data dan informasi yang berharga dan bernilai bila menggunakan metode yang tepat dan benar.Seperti sebauh ugkapan yang menyebutkan “Catatlah apa yang kamu kerjakan dan kerjakanlah apa yang kamu catat”. Jadi, data dan informasi ini merupakan sebuah unsur terpenting dalam sebuah organisasi, karena data dan informasilah yang berbicara tentang keberhasilan atau perkembangan organisasi tersebut.

Tuntutan akan data dan informasi ini juga sejalan dengan kebijakan dan strategi pengembangan SIKNAS-ONLINE yang dikukuhkan melalui Kepmenkes RI No.511/Menkes/SK/V/2002 dan dikembangkan didaerah sebagai SIKDA yang berbasiskan data dan informasi. Data dan informasi yang akurat dan reliable sangat didukung oleh sumberdaya manusia yang handal dalam pengolahannya.

Mengingat sumberdaya manusia pengolah data ini merupakan ujung tombak dari kualitas data dan informasi, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango melalui Sie. Perencanaan dan SIK mengadakan Sosialisasi Software SP2TP tingkat Puskesmas se-Kabupaten Bone Bolango. Karena puskesmas merupakan ujung tombak sumber data kesehatan khususnya bagi dinas kesehatan Bone Bolango dan SP2TP juga merupakan fondasi dari data kesehatan.

Tujuan umum dari sosialisasi ini adalah terciptanya sebuah informasi yang akurat, representatif dan reliable yang dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan perencanaan kesehatan. Sedangkan tujuan khususnya adalah agar petugas memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam mengaplikasikan aplikasi SP2TP.

Sumber : Sie. Perencanaan dan S

Dinkes Lakukan Sosialisasi Jamkesda

Dinkes Bone Bolango melaksanakan sosialisasi program Jamkesda kepada seluruh penerima di 17 kecamatan. Sosialisasi yang dipadukan dengan penyerahan kartu tanda peserta oleh Bupati Bone Bolango dilaksanakan secara marathon dimulai dari kecamatan Bone hingga finish di kecamatan Kabila selesai dalam waktu 17 hari. Kepala Dinas Kesehatan dalam sosialisasi menekankan pada manfaat program Jamkesda, prosedur yang harus diikuti oleh peserta. Secara umum manfaat program mulai dari pelayanan dasar di Puskesmas dan jaringannya termasuk bidan desa, serta pelayanan rujukan ke rumah sakit Toto dan Tombulilato. Untuk pelayanan di Puskesmas dan jaringannya cukup dengan membawa kartu maka biaya pelayanan ditanggung oleh pemerintah. Jika ke rumah sakit maka peserta harus membawa rujukan dokter Puskesmas. Kepada peserta juga diharapkan agar menjaga kartu agar jangan sampai rusak atau hilang.
Setelah sosialisasi tingkat kecamatan Kepala Dinas Kesehatan Dr. Rusli A. Katili, MARS mengharapkan agar dilanjutkan dengan distribusi dan sosialisasi di tingkat desa yang dilaksanakan oleh masing-masing Kepala Puskesmas.

Tim Pengendali Jamkesda Bone Bolango

Penanggung Jawab :

Kepala Dinas Kesehatan Dr. Rusli A. Katili, MARS

Ketua :

H. Said Mustapa, SKM

Sekretaris :

Yusri Halada, SKM

Seksi Kepesertaan :

1. Djamaluddin Nento

2. Sul Mamahit, AMKL

Seksi Pelayanan

1. Vik Salamanja, S.Kep, Ns

2. Dr. Thaib Saleh

Seksi Pembiayaan/Klaim :

1. Johan Tuliabu, AMKL

2. Mulyadi Paramata